KM Bali 1, Dompu-Yuliadin, S.Sos, Ketua DPRD Dompu periode 2014-2019 adalah salah satu Wakil rakyat yang saat dikenal sebagai inisiator kampanye terhadap pemberantasan Narkoba. Nama dan wajahnya terpampang di Baliho-baliho yang berisi kampanye serta ajakan kepada masyarakat untuk memberantas Narkoba.
Aksinya ini dinilai begitu memperjelas perhatian Ketua DPRD Dompu dari Dapil I ini terhadap peredaran Narkoba yang menurutnya sudah sangat memrihatinkan. Berbeda dengan rekan-rekannya sesama anggota Legislatif, Yuliadin atau akrab disapa Bucek ini terkesan begitu getol dan garang dalam mendukung upaya Pemerintah Daerah serta aparat Keamanan dibidang Pemberantasan peredaran Narkoba di Kabupaten Dompu.
Tidak hanya itu, disetiap kesempatan secara formal maupun non formal yuliadin selalu menghimbau kepada masyarakat Dompu untuk menjauhi Narkoba, serta menjaga keluarga terutama anak-anak masing-masing dari bahaya penyebaran barang haram ini.
Keseriusan Yuliadin dalam kampanye mendukung upaya pemberantasan Narkoba ini mengundang pertanyaan public. Mengapa Yuliadin terkesan lebih getol dalam Kampanye ini?
Dalam suatu kesempatan wawancara dengan Koran Kampung Media Dompu, Yuliadin mengungkapkan bahwa dirinya secara pribadi memiliki Dendam kesumat terhadap obat terlarang itu. Pengalaman selama menempati Rumah Dinas Jabatan DPRD Dompu membuat Ketua DPRD Dompu Yuliadin, S.Sos bertekat bulat untuk memerangi Narkoba.
Kepada Wartawan Koran ini Ketua DPRD yang gemar dengan Fashion serba hitam ini menceritakan bahwa di Kompleks rumah Jabatannya, tepat didepan Rumah Dinasnya itu, merupakan tempat berkumpulnya anak-anak dan remaja mulai dari kalangan pelajar SD, SMP, hingga pelajar tingkat SMA.
Semula Yuliadin mengira para remaja yang berkumpul ditempat itu hanya sekedar nongkrong saja megnhabiskan waktu malam hari. Namun karena sering terjadi keributan seperti percekcokan disertai dengan membunyikan suara kendaran bermotor dengan keras, rasa keingin tahuan Ketua DPRD ini mulai muncul. Kekhawatirannya pun mulai terjawab setelah mendatangi lokasi bekar berkumpulnya para remaja-remaja tersebut. Dirinya menemukan banyak sekali sisa bungkuran obat-obatan seperti Tramadol yang saat ini ngetren dikalangan anak muda remaja bahkan anak-anak sebagai pil yang menimbulkan efek memabukkan dan berbahaya bagi kesehatan bila disalah gunakan.
Melalui jalur Non Formal, di setiap kesempatan seperti pada acara pesta pernikahan, atau acara kemasyarakatan lainnya dirinya selalu menggunakan kesempatan tersebut untuk menyosialisasikan tentang bahaya Narkoba.
Sedangkan di jalur formal, dirinya mendukung Lembaga legislative secara aktif dalam mempercepat pengesahan Perda terkait penyalahgunaan Obat seperti Tramadol. Dirinya mendukung penerapan sanksi berat bagi para pengedar obat-obatan tersebut.
Tidak hanya itu, pada tahun 2018 dirinya bersama Rekan-rekan DPRD Dompu berencana akan memprogramkan pengawasan intensif bersama pihak terkait terutama Pemerintah Daerah Dompu dalam upaya pemberantasan Narkoba dan Tramadol.
Menurut Bucek, Tramadol adalah pintu masuk para remaja sebagai pengguna pemula kedalam ketergantungan Narkoba, “Tramadol ini adalah pintu masuknya narkoba. Kalau masih remaja begini mereka cari tramadol. Lebih murah dan mudah didapat. Nanti setelah ketagihan, meningkat ke sabu dan lain-lain”, tutur Bucek.
Bucek juga menyampaikan apresiasinya atas kinerja aparat hukum yakni kepolisian Kabupaten Dompu. Akhir-akhir ini Bucek menilai keberhasilan demi keberhasilan sedang diraih oleh pihak kepolisian atas penangkapan sejumlah oknum pengedar Narkoba di Kabupaten Dompu. Menurutnya, ini disamping menunjukkan adanya kseriusan dari aparat juga tidak lepas dari dukungan yang diberikannya kepada Kapolres Dompu. Bucek mengatakan, pada setiap kesempatan dirinya selalu berdiskusi dengan Kapolres Dompu dan menyatakan dukungannya terhadap pemberantasan Narkoba.[Oz]
KM Bali 1, Dompu-Persoalan seputar penanganan Limbah Medis kini menjadi perhatian berbagai pihak terutama Dinas yang berwenang yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu. Dengan dikeluarkannya kebijakan baru yang mengharuskan setiap produsen limbah Medis seperti lembaga pelayanan kesehatan public yakni Klinik kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit untuk memiliki izin operasional pengolahan limbah medis tersebut.
Limbah yang dikategorikan sebagai limbah berbahaya ini dikatakan Andi Bahtiar Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu membutuhkan perlakuan khusus dalam pengelolaannya. Tidak hanya itu, lembaga pengelola Sampah yang masuk dalam kategori B3 ini pun wajib mengantongi Izin operasional dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Persoalan yang muncul saat ini dikatakan Andi Bahtiar adalah belum ada satu Lembaga pelayanan Kesehatan pun yang memiliki izin dari kementerian tersebut di Kabupaten Dompu. Ditambah lagi, jelas Andi, satu-satunya perusahaan Pengolahan limbah yang dapat diajak bekerja sama beralamat di Surabaya. “kalau kita belum punya izin, tidak ada jalan lain, kita harus bermitra dengan perusahaan tersebut. Kalau tidak maka kita akan dinilai melanggar peraturan dan membahayakan lingkungan”, ungkap Andi dalam suatu kesempatan wawancara beberapa waktu lalu.
Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu sebagai salah satu Lembaga Pelyanan Kesehatan public dan terbesar di Kabupaten Dompu menyambut baik kebijakan pemerintah ini. Direktur RSUD Dompu Dr.H. Syafruddin sudah berkonsultasi dengan Dinas terkait dan saat ini tengah mengurus perizinan untuk pengelolaan limbah B3 itu.
Namun Demikian, jelas Dr. Syafruddin pengurusan izin ini membutuhkan proses yang tidak sebentar sehingga diharapkan kesabaran dari berbagai pihak terutama masyarakat. “Izin kami sedan gurus, sekarang dalam proses. Ini kan tidak mudah. Karena harus melalui kementerian. Kita tunggu prosesnya saja”, ungkap Dr. syafruddin.
Meski belum mengantongi izin pengolahan limbah Medis, Drektur RSUD Dompu mengungkapkan pihaknya  tetap menerapkan prosedur pengolahan yang lama yakni memisahkan Sampah medis di Kantong plastic berwarna merah sedangkan sampah biasa ditampung dikantong plastic berwarna hitam. “sampah biasa kami buang di TPA, sedangkan sampah medis kami musnahkan dengan cara membakarnya menggunkan peralatan Insenerator”, kata Direktur RSUD.
Hal ini ditempuh agar tidak terjadi penumpukan sampah medis yang dihasilkan oleh RSUD Dompu, “kalau kita harus menunggu izin dari kementerian sebelum melakukan pengolahan, nanti akan terjadi penumpukan sampah medis. Ini akan menambah resiko pencemaran lagi. Jadi kami sambil jalan saja. Pengurusan izin telah dilakukan dan sedang dalam proses, pemusnahan dengan alat yang sudah kami miliki pun juga tetap jalan”, katanya.[Sahrul]
KM. Bali 1 Dompu - Dengan menindak lanjuti Surat dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan ( LPMP ) Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB ) dengan Nomor : 1721/D7/PP/2017 tanggal 12 Juni 2017 dengan Prihal Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis ( Bimtek ) Kurikulum 2013 ( K 13 ) bagi Guru sasaran Jenjang SD Tahun 2017 tahap III, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu menugaskan kepada Guru - Guru Kelas I, Guru Kelas IV dan Guru Pendidikan Agama Islam ( PAI ) menghadiri Bimtek K 13 yang dipusatkan di SD Negeri 02 Dompu di mulai dari hari selasa tanggal 18 sampai Minggu, tanggal 23 Juli 2017 lalu.
 Pembukaan kegiatan pelaksanaan Bimtek k13 tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Dikdas Drs. Tarmizi, Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Dompu, Ibu Indriati, S.Pd dan Koordinator Bimtek dari LPMP beserta beberapa orang instruktur dan secara resmi dibuka langsung oleh Kabid Dikdas Dr. Tarmizi
Empat Kecamatan yang diundang yakni dari Kecamatan Hu’u, Kecamatan Pajo, Kecamatan Dompu dan Kecamatan Woja sebanyak 120 peserta masing - masing 40 peserta perkelas.
Adapun tujuan mendasar dari pelaksanaan Kurikulum 2013 ini adalah bagaimana peserta bisa memahami tentang K13, mengimplementasikan ditiap sekolah masing - masing  dan mengimbaskan proses pelaksanaan K13 terhadap Guru - Guru yang ada di Sekolah masing - masing.

Salah satu Koordinator Bimtek K13 Ari Dafid, S. Pd.MA saat dikonfirmasi oleh awak Media setelah acara pembukaan itu berlangsung mengharapkan kepada semua Guru menjalankan proses K13 secara utuh dan merata ditiap sekolahnya masing - masing, “semoga  guru - guru yang menjadi peserta Bimtek ini, di sekolahnya nanti, bisa menyeluruh melaksanakan K13 secara utuh di Sekolahnya masing - masing”, harapnya.

Drs. Tarmizi selaku Kepala Bidang Dikdas saat dikonfirmasi oleh wartawan koran ini setelah kegiatan itu dibuka juga mempunyai harapan bagaimana Mutu pembelajaran khususnya di Kabupaten Dompu bisa meningkat lebih jauh dari sebelumnya baik guru maupun siswa dan siswi “maunya bagaimanapun guru itu bisa meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik jauh dari sebelumnya, baik Guru maupun siswa harus sama - sama seimbang, guru yang lebih bagus sementara siswa tidak bagus sama dengan nol dua - duanya harus seimbang, sarana dan prasarana fisik juga harus lebih bagus”, terangnya.[poris]
Muhtadi Hairi
Kepla UPTD Dikmen NTB di Dompu
KM Bali 1 Dompu - Puluhan pengunjuk rasa dari gerakan Himpunan Mahasiswa Pemuda Serakapi Dompu (HMPSD) turun untuk melakukan Demo di depan Gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Dikmen dan PK-PLK Kabupaten Dompu, Rabu, 19/7/2017.
Setelah mengamati dan mempelajari secara seksama dan komprehensif mengenai berbagai macam dinamika peristiwa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini di SMA Negeri 3 Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB), maka Gerakan Masyarakat Desa Serakapi dan Desa Saneo menyatakan sikap di hadapan Kepala Dinas UPTD Dikmen dan PK - PLK Kabupaten Dompu.

Para pendemo menuntut terkait keberadaan Fasilitas SMA Negeri 3 Woja yang dinilai kurang memadai sebagaimana layaknya sekolah negeri. Pengunjuk Rasa juga mengungkapkan Kepala Sekolah yang menjabat di sekolah tersebut dinilai tidak pandai menerapkan memanajemen pendidikan sebagai Kepala Sekolah dalam memimpin sehingga kualitas sekolah menurun.
Kepada pihak UPTD Pendidikan pengunjuk rasa meminta agar memperbaiki sarana dan prasarana di SMA Negeri 3 Woja serta mengganti Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Woja. Gerakan HMPSD dan elemen Masyarakat menolak dengan tegas dan tidak setuju dengan keberadaan saudara M. Umar, S. Pd selaku Kepala SMA Negeri 3 Woja untuk tetap aktif dalam jabatan tersebut, oleh karena itu, puluhan pendemo itu meminta kepada pihak UPTD untuk mengambil langkah cepat dalam menggantikannya dengan Kepala Sekolah yang baru yang lebih kompeten dalam memimpin. 
Salah satu pendemo Edison melampiaskan kekecewaan lewat orasinya dan menekan terhadap Kepala UPTD Dikmen dan PK – PLK Kabupaten Dompu agar kepala Sekolah tersebut diganti secepatnya. Menurut Edison dalam orasinya, sudah bertahun-tahun menjabat sebagai Kepala Sekolah namun tidak menunjukkan peningkatan kualitasnya dalam memimpin sekolah. 
“kami sudah tahu bahwa itu sudah di atur dalam Undang - Undang tapi itu kesepakatan kami bersama bahwa Umar ini harus diganti dari SMA Negeri 3 Woja, tidak layak lagi untuk menjadi kepala Sekolah, kita akan menunggu proses pergantian kepala Sekolah itu walaupun waktunya tidak semudah kita membalikan telapak tangan, ketika permintaan kita ini tidak ditanggapi secepat mungkin, gerakan kita ini tidak akan berhenti untuk mendesak Kepala UPTD yang ada di Kabupaten Dompu, Umar ini sejak memimpin SMA 3 itu sampai sekarang tidak ada perubahan dan peningkatan sedikitpun ”, tuturnya.

 Muhtadi Hairi, selaku Kepala UPTD Dikmen dan PK - PLK Kabupaten Dompu menyampaikan pernyataan sikap di hadapan para Pendemo bahwa tidak lama lagi khusus Guru dan Kepala Sekolah yang ada di Kabupaten Dompu akan di mutasi sesuai agenda yang sudah ada, “gurunya akan kita Rotasi, akan kita mutasi guru - guru kita yang ada di kabupaten Dompu ini, paling lama dua minggu, setelah gurunya selesai baru kepala Sekolahnya dan sudah ada dalam agendanya, khusus buat kepala Sekolah bulan Oktober sudah selesai dimutasikan, itu sudah kita evaluasi dia, sudah kami dapatkan bagaimana peta mutu dari SMA ini, SMA ini semuanya ada”, Jelasnya di hadapan para pengunjuk rasa.[poris]
KM Bali 1 Dompu-Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ( RI ) yang ke 72 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dompu berencana akan menggelar Lomba Mewarnai tingkat Taman Kanak – Kanak (TK) se Kabupaten Dompu yang bertempat di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dompu.
 Tidak hanya itu di Bulan Agustus nanti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dompu merencanakan akan melanjutkan program kursus Komputer dan Internet gratis untuk Umum, Pegawai, Dan Sekolah - Sekolah dan tidak dibatasi. Rencana kegiatannya diadakan setiap hari mulai dari jam 08.00 pagi hingga jam 17.00 sore bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dompu. Saat ini Dinas tersebut sedang membuka pendaftaran untuk kegiatan yang akan melibatkan banyak pihak itu.
Beberapa bulan sebelumnya, Dinas Perpustakaan setelah menyelesaikan kursus Komputer dan internet gratis untuk tiga gelombang yakni gelombang 1 sebanyak 300 Orang, Gelombang ke 2 lebih kurang 200 Orang dan Gelombang ke 3 sebanyak 90 Orang.
 Lomba mewarnai untuk anak-anak TK ini mempunyai tujuan agar anak bisa mengembangkan kreatifitas dan imejinasinya sejak usia dini. Demikian dinyatakan Nurfirman selaku kasi pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan. Nurfirman berharap melalui lomba ini anak-anak dapat mengembangkan potensi diri. 

“Mudah - mudahan dari lomba menggambar nanti anak - anak bisa mengembangkan potensi dirinya khususnya di bidang seni”, harapnya saat dikonfirmasi oleh wartawan Koran Kampung Media Dompu di ruang kerjanya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dompu Rabu, 19/7/2017.[poris]
KM Bali 1, Dompu-Menindak lanjuti laporan masyarakat terkait banyaknya dijumpai sampah medis di tempat-tempat pembuangan sampah di Kabupaten Dompu, Kabid Lingkungan Hidup Dinas LHK Dompu Andi Bakhtiar menyarankan kepada semua lembaga pelayanan kesehatan publik terutama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu untuk segera menjalin kemitraan dengan perusahaan yang mengantongi
Menurut Andi Bakhtiar saat dikonfirmasi di Ruang kerjanya Selasa, (4/7) pekan lalu, meskipun RSUD memiliki fasilitas khusus untuk mengelola sampah tersebut seperti Insenerator, namun berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan Pemerintah seperti PP Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, RSUD tetap wajib bermitra dengan perusahaan pihak ke tiga.
Terkait hal tersebut, belum lama ini Pihaknya dari Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan koordinasi dengan Pihak RSUD Dompu. Menurutnya Pihak Rumah Sakit tidak perlu ragu dalam menjalin kemitran dengan perusahaan yang sudah mengantongi izin pengelolaan limbah B III ini dari Kementerian Lingkungan Hidup. “biar pun Pihak Rumah Sakit sudah memiliki insenerator, tapi berdasarkan peraturan mereka tetap harus bekerja sama dengan pihak ketiga, dan Rumah sakit tidak perlu takut, karena bayarnya kan pakai uang pemerintah, bukan uang pribadi”, ungkap Andi Bakhtiar.
Dengan dilimpahkannya pengelolaan limbah medis ini ke pihak ketiga ditambahkan Bahtiar, maka akan berdampak positif pada tingkat akreditasi pelayanan Rumah Sakit sendiri. “Namun sebaliknya, apabila peraturan ini tidak diindahkan, maka akan saya yakin tingkat akreditasi RSUD akan menurun”, imbuhnya.
Setelah melakukan koordinasi tersebut, menurut Andi Bakhtiar, Pihak RSUD Dompu terkesan menyambut baik dan berjanji akan segera merubah system prosedur pengelolaan limbah medisnya. Dikabarkan Andi, Pihak RSUD Dompu juga sudah melakukan konsultasi dengan RSU Mataram yang belakangan diketahui sudah menjalin kemitraan dengan Pihak ketiga sejak setahun yang lalu.
Hal ini membulatkan niat RSUD Dompu untuk merencanakan untuk menjalin kemitran dengan pihak ketiga dalam penanganan sampah medis yang tergolong berbahaya ini.[Oz]
Diberdayakan oleh Blogger.
| Copyright © 2013 KAMPUNG MEDIA BALI 1-DOMPU